Perkumpulan Elang menghadiri Diseminasi Hasil Kajian “Peningkatan Tata Kelola Participating Interest (PI) Sektor Migas untuk Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Penghasil Provinsi Riau”. Kegiatan ini ditaja di The Premiere Hotel, Jalan Jenderal Sudirman pada Senin, 10 Agustus 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP Unri), Meyzi Heriyanto membuka diseminasi. Ia bilang Riau memang terkenal dengan sumber daya migas yang luar biasa, bahkan dapat berkontribusi terhadap pemasukan daerah hingga nasional.
Namun, di balik itu ia turut mempertanyakan optimalisasi kesejahteraan masyarakat dengan kekayaan sumber daya alam yang Riau punya. “Ukuran akhirnya adalah seberapa jauh sumber daya tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan pembangunan,” ucap Meyzi.
Menurut Dosen Adminstrasi Bisnis itu, PI tidak boleh dipakai sebagai instrumen bisnis atau sebagai sumber tambahan pendapatan daerah. Namun, harus digunakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan publik dan patroli sumber daya alam.
“Yang perlu kita ciptakan bukan hanya bagaimana memperoleh atau daerah memperoleh PI sebanyak mungkin. Tetapi bagaimana PI itu dikelola, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seterusnya,” ujarnya. Ia berharap diskusi ini bisa memberikan jalan terbaik guna tercapainya pemuatan data kelola PI itu sendiri.
Penjelasan dilanjutkan oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah. Ia mengatakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi, tingkat kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Ia bilang sektor penyerapan tenaga kerja terbesar ada di ekstraktif sumber daya alam. Seperti pertanian, perhutanan dan perikanan. “Tetapi sektor ini tidak memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat,” katanya.
Tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan yang diarahkan dan dilaksanakan di Indonesia. Pertama pengurangan beban, pengurangan masyarakat, peningkatan pendapatan dan penurunan nilai pelaksanaan kemiskinan. “Nah ini bagaimana program strategis nasional yang ada di Riau juga kita selaraskan dengan upaya kita menurunkan kemiskinan,” ucap Purnama.
Kemudian peneliti dari FISIP Unri, turut menjelaskan kondisi sosial konomi masyarakat. Ada paradoks soal sumber daya yang besar di suatu daerah tidak melulu linier terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ia buktikan dengan data soal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar yang ditempati Bengkalis, ternyata angka kemiskinan tetap masih tinggi.
“Kami menyoroti di dalam kajian ini bahwa ada perbedaan kemampuan dari lembaga-lembaga misalnya dari BUMK desa, dari kelompok masyarakat, dari kemampuan dan pemerintahan lokal dalam negosiasikan pihak PI itu sendiri,” ucapnya.
Fachrul Adam dari Perkumpulan Elang menilai, pengelolaan PI harus memastikan manfaat sektor migas benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
“PI jangan hanya dilihat sebagai tambahan pendapatan daerah, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan di daerah penghasil migas,” ujar Adam.
