Kebakaran lahan menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan kawasan gambut dan penyumbang Gas Rumah Kaca (GRK) karena aktivitasnya yang tinggi. Dari data yang tercatat, jumlah total hotspot di lahan gambut Kabupaten Siak pada tahun 2014 mencapai 649 hotspot dan di tahun 2015 terdapat 389 hotspot. Kebakaran tersebut selain karena dipicu oleh ancaman fenomena el Nino yang mengakibatkan bertambahnya bulan kemarau (20142015), juga karena semakin rentannya wilayah gambut yang diakibatkan oleh pengeringan atau kanalisasi gambut untuk pengembangan budidaya pertanian, pekebunan dan aktivitas lainnya yang terkait.
Di samping itu, kerusakan hutan dan lahan gambut juga diakibatkan oleh manajeman pemanfaatan lahan gambut yang tidak lestari sehingga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di dalamnya. Sebuah riset menunjukkan bahwa akibat kerusakan lahan gambut dalam satu dasawarsa terakhir di Pulau Sumatera, telah menyebabkan penyusutan kandungan karbon sebesar lebih kurang 3,5 miliar ton karbon.
Dalam konteks Kabupaten Siak, dengan luas lahan gambut lebih kurang 479.485 Ha, sebagian besar telah terdagradasi akibat deforestasi dan kebakaran, yaitu sekitar 383.331 Ha (80%). Kegiatan yang mendorong deforestasi dan degradasi ini diantaranya didominasi oleh kegiatan pembakaran lahan gambut dalam rangka persiapan lahan perkebunan, pertanian, pemukiman, pengeringan untuk budidaya dan beberapa aktivitas dari kegiatan industri perkebunan dan HTI serta penebangan liar.
Dengan mempertimbangkan kondisikondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Siak telah berinisiatif dengan mendeklarasikan wilayahnya sebagai Kabupaten Hijau. Yang dimaksud dengan Kabupaten Hijau tersebut tidak hanya sekedar memiliki kawasan hutan yang masih terjaga ekosistemnya namun lebih jauh dari itu yaitu sebuah “Kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip Kelestarian dan Berkelanjutan dalam Pemanfaatn Sumber Daya Alam (SDA) dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat.”
Dalam pemanfaatan sumber daya gambut yang tetap mendorong restorasi dan rehabilitasi, pengembangan Paludikultur sebagai salah satu teknik budidaya di lahan gambut atau basah dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologi alami gambut, sangat cocok diterapkan dalam kerangka kerja Kabupaten Hijau. Hal ini dikarenakan kemampuan teknik budidaya ini dalam mengembalikan kondisi biofisik dan fungsi ekologis gambut serta berpotensi mengembalikan fungsi ekonomi dan produktifitas ekosistem gambut.
Alternatif Kebijakan
Paludikultur merupakan implementasi “ekonomi hijau (green economy)” atau “ekonomi amanah (responsible economy)”. Pengolahan gambut tanpa bakar oleh masyarakat termasuk dalam kategori ekonomi hijau. Karena itu, untuk pengembangan dan keberlanjutan konservasi dan budidaya di lahan gambut, implementasi Paludikultur dibutuhkan dengan dukungan kebijakan insentif seperti “Green Lable Pricing” dan fasilitasi pasar atas produkproduk Paludikultur. Selain itu, dukungan litbang untuk input teknologi dibutuhkan karena implementasi paludikultur lebih bersifa “Manajemen Intensif (intensive management)”, bukan “manajemen ekstensif (extensive management)”.
Keberlanjutan paludikultur memerlukan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut, baik di areal penggunaan lain (lahan milik) maupun di kawasan hutan (skema perhutanan sosial). Kearifan lokal dan praktikpraktik paludikultur yang sudah berkembang luas di masyarakat perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan. Kebijakan akses pengelolaan hutan (gambut) secara “adil” kepada korporasi dan masyarakat juga merupakan aspek penting untuk pelestarian ekosistem gambut.
Begitu besar manfaat dan tingginya potensi lahan gambut jika dikelola dan diolah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan pemanfaatan lahan gambut melalui budidaya paludikultur dimana tanaman-tanaman dan spesies yang dikembangkan tetap mendukung kondisi basah atau kelestarian ekosistem gambut serta memiliki nilai jual dan permintaan pasar cukup tinggi, tentu konsep Paludikultur ini memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian masyarakat tanpa merusak ekosistem gambut yang telah ada. Di sisi lain, ancaman dari kerusakan ekosistem gambut seperti kekeringan gambut / dekomposisi, perambahan hutan serta pembakaran hutan bisa ditekan semaksimal mungkin.
Perkumpulan Elang bersama Sustainable Agriculture Responsibility (SAR) dan Winrock International telah mengembangkan program riset aksi paludikultur melalui pembuatan lokasi uji coba dan pengamatan Demonstration Plot (demplot) di kawasan gambut. Demonstration Plot tersebut dilakukan dengan menggabungkan penerapan prinsip prinsip Paludikultur dengan model agroforestry dan polyculture untuk keperluan teknis yang mendukung kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang karena melibatkan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Rekomendasi
Mempertimbangkan pembelajaran dari kegiatan dan pengetahuan terkini yang telah dikembangkan dan dengan melihat begitu besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Siak, khususnya yang berhubungan dengan ekosistem gambut, kami merekomendasukan:
1. Penerapan prinsip-prinsip Paludikultur untuk pengembangan kawasan fungsi budidaya di ekosistem gambut sangat penting diterapka sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di masa datang. Prinsip prinsip ini akan menjamin keberlangsungan ekosistem gambut di satu sisi dan keuntungan ekonomi yang berwawasan lingkungan di sisi lainnya. Kombinasi tersebut juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar gambut secara berkelanjutan.
2. Pendekatan sistem zonasi untuk usaha budidaya, khususnya untuk zonasi Tanaman Pangan yang meliputi wilayah Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Mandau, Sungai Apit, dan Pusako. Konsep pengembangan budidaya dengan prinsip bahwa setiap desa terkait memiliki 1 (satu) jenis tanaman Paludikultur unggulan utama dan minimal dua jenis tanaman sekunder.
Sumber: Policy Brief “Paludikultur Dalam Kerangka One Village One Product Sebagai Solusi Mendukung Kabupaten Hijau” yang disusun oleh Perkumpulan Eang, Winrock Internasional dan SAR (Sustainable Agriculture Responsibility)
